 |
| Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 1 Oktober 2026. (Foto: Istimewa). |
Jakarta, Bugissulsel.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Prasetyo mengungkapkan, Gibran bertemu dengan Prabowo pada Selasa pagi.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas sejumlah persoalan, termasuk dinamika politik dan hukum terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Langkah itu berkaitan dengan putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan tidak sah.
Sementara itu, MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Sebelumnya, Gibran juga telah memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya tersebut.
Dia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran, Rabu (7/10) lalu.
Editor: A.Cakra |
