 |
| Wali Kota Parepare Tasming Hamid. (Foto: Istimewa). |
Parepare, Bugissulsel.com – Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menuai polemik setelah melontarkan ungkapan bernada ancaman 'halalkan darah' media, kini menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bahkan tengah menyiapkan laporan khusus untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Laporan tersebut akan berisi fakta-fakta di lapangan dan menjadi bahan pertimbangan Mendagri dalam menentukan langkah terhadap polemik yang terjadi di Kota Parepare.
Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, membenarkan penyusunan laporan tersebut.
Hal itu disampaikan Harun dalam keterangannya, Jumat (13/11).
“Kami dari Inspektorat sedang menyusun laporan ke Pak Menteri,” ujar Harun.
Harun menjelaskan, penyusunan laporan dilakukan untk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan kepada Mendagri.
Menurutnya, Mendagri memiliki perhatian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Karena itu, setiap persoalan yng terjadi di daerah menjadi bagian dri perhatian dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan.
“Tentunya Pak Mendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan sangat atensi terhadap jalannya pemerintahan di daerah,” jelasnya.
Dia mengatakan, laporan dari Itjen akan menjadi bahan bagi Mendagri untuk menentukan langkah berikutnya.
Dengan demikian, keputusan terkait polemik pernytaan Tasming Hamid akan menjadi pertimbangan Mendagri setelah menerima laporan tersebut.
“Inspektorat Jenderal memberikan fakta yang terjadi kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri akan mempertimbangkan langkah berikutnya,” lanjut Harun.
Selain menjelaskan tindak lanjut polemik tersebut, Harun jga memaparkan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menyebut, pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Gubernur juga, kata dia, memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam aturan itu, gubernur diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.
“Sesuai PP 12 Tahun 2017, sebenarnya ada lapis-lapis pengawasan dan pembinaan. Untuk kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat,” imbuhnya.
Harun menegaskan, mekanisme tersebut menjadi bagian dari sistem pengawasan berjenjang terhadap jalannya pemerintahan di daerah.
Di akhir keterangannya, Harun turut memberikan apresiasi kepada insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik secara objektif.
Menurutnya, media mempunyai peran penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Pers juga menjadi penyeimbang sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah.
“Terima kasih kami untuk teman media yang secara objektif melaksanakan peran jurnalistik sebagai penyeimbang dan kontrol pelaksanaan pemerintahan. Hormat bangga kami,” tutup Harun.
Editor: A.Cakra |
