 |
| Sejumlah insan pers geruduk kantor Walikota Parepare. (Foto: Istimewa). |
Parepare, Bugissulsel.com – Gelombang kemarahan jurnalis dan pekerja media se-Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), meledak di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11).
Aksi turun ke jalan ini menjadi perlawanan keras atas pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai terang-terangan memprovokasi dan mengancam nyawa kebebasan pers.
Di lokasi aksi, para insan pers menggelar pertunjukan teatrikal ekstrem sebagai wujud kecaman keras terhadap ucapan sang wali kota yang beredar luas.
Aksi diawali dengan aksi jalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju Kantor Wali Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman, sebagai simbol kemunduran demokrasi.
Setibanya di gerbang kantor pemerintahan tersebut, para jurnalis mengeksekusi penyembelihan seekor ayam di hadapan massa.
Darah segar ayam itu langsung dikucurkan tepat di atas wajah dalam foto Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Aksi simbolis yang menohok ini merupakan tamparan balik atas sesumbar Tasming yang menyebut ‘darah media hala’,
Kemarahan massa memuncak saat para jurnalis kompak melempar kartu identitas pers mereka tepat di atas foto Tasming yang sudah bersimbah darah ayam tersebut.
Koordinator Lapangan aksi, Rachmat Ariadi, menegaskan bahwa pengerahan massa ini merupakan reaksi keras atas bocornya rekaman audio pernyataan Tasming Hamid.
"Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin," katanya.
Ariadi membeberkan, ucapan bernada ancaman tersebut dilontarkan dalam forum resmi monitoring dan evaluasi (monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026.
Ia menilai, pernyataan tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan, provokasi berbahaya, sekaligus upaya sistematis untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik yang kritis.
"Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare," ungkapnya.
Merespons ancaman nyata tersebut, gabungan jurnalis Parepare melayangkan lima ultimatum keras kepada Wali Kota Tasming Hamid.
Pertama, mengutuk keras tindakan provokasi Wali Kota Parepare yang memusuhi insan pers.
Kedua, menuntut permohonan maaf secara terbuka dan tanpa syarat kepada seluruh pekerja media di Parepare.
Ketiga, mendesak klarifikasi langsung di hadapan publik terkait ucapan keji "halal darahnya media".
Keempat, menuntut pertanggungjawaban moral dan politik secara konkret dalam waktu 1x24 jam.
Kelima, mendesak penghentian total segala bentuk intimidasi dan upaya pemberangusan kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Pers.
Ariadi memberi peringatan keras dengan memasang tenggat waktu 1x24 jam bagi Tasming untuk menemui massa, meminta maaf, dan mencabut ucapannya secara langsung di hadapan jurnalis se-Kota Parepare.
Apabila ultimatum ini diabaikan, para jurnalis siap menyeret persoalan ini ke ranah hukum.
"Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum," tegasnya.
Editor: A.Cakra |
