Mappasessu, S.H,.M.H. (Foto: Ist).
Soppeng, Bugissulsel.com – Praktisi hukum asal Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Mappasessu, resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul “I La Galigo: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Lokal dan Spirit Ketuhanan Nusantara”, Kamis (17/7).
Peluncuran buku setebal 119 lembar yang diterbitkan oleh Goresan Pena Publishing ini berlangsung meriah.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah akademisi, tokoh adat, mahasiswa, hingga aktivis kemanusiaan.
Buku ini disebut sebagai karya monumental yang mencoba menjembatani dunia hukum modern dengan spiritualitas lokal masyarakat Bugis.
Buku Mappasessu, S.H,.M.H yang berjudul "I La Galigo".
I La Galigo, yang selama ini dikenal sebagai naskah sastra klasik, dalam buku ini diangkat sebagai sumber nilai-nilai hukum yang hidup.
“Buku ini saya tulis sebagai bentuk kegelisahan atas hukum kita hari ini yang terlalu kering dari nilai dan budaya. Hukum itu tidak hanya soal aturan, tapi juga soal jiwa, paseng, ade’, dan etika hidup,” kata Mappasessu.
Mappasessu merupakan pengacara sekaligus dosen Hukum Keluarga Islam di STAI Al Gazali Soppeng. Ia juga aktif sebagai peneliti dan advokat publik di LBH IWO Soppeng.
Dalam bukunya, Mappasessu menyebutkan bahwa hukum lokal Bugis yang terekam dalam kisah-kisah I La Galigo mengandung ajaran etika sosial, tanggung jawab, dan nilai spiritual yang dapat menjadi dasar dalam membangun hukum yang lebih adil dan manusiawi.
Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan yang dipakai dalam buku ini disebut Teori Hukum Relektif-Konstelatif Nusantara. Teori ini menggabungkan unsur hukum, spiritualitas, dan kosmologi lokal.
“Tokoh seperti Sawerigading, We Tenriabeng, dan Batara Guru tidak hanya tokoh mitologi, tapi juga representasi nilai hukum, keadilan, dan keseimbangan,” jelasnya.
Acara peluncuran buku juga dirangkaikan dengan diskusi publik bertema “Menghidupkan Kembali Hukum Profetik Nusantara”.
Diskusi itu menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, tokoh adat Cenrana, serta perwakilan aktivis muda.
Banyak yang menilai pendekatan hukum berbasis budaya lokal sangat dibutuhkan untuk menjawab krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal.
Mappasessu berharap buku ini bisa menjadi rujukan baru, terutama bagi mahasiswa hukum, pegiat adat, maupun praktisi yang ingin menggali lebih dalam akar hukum bangsa sendiri.
“Ini bukan sekadar buku hukum, tapi ajakan spiritual untuk melihat hukum sebagai jalan hidup yang adil dan bermartabat,” tutupnya.
Editor: A.Cakra
