Ilustrasi bulu tangkis. (Foto: Ist).
Soppeng, Bugissulsel.com – Polemik seputar turnamen bulu tangkis yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Soppeng terus jadi sorotan.
Pasalnya, setiap desa yang ikut dalam turnamen itu dibebankan biaya pendaftaran cukup besar, yakni antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per peserta desa.
Turnamen itu sendiri sudah digelar selama tiga malam di Gedung KONI Kabupaten Soppeng. Namun yang menjadi pertanyaan publik bukan soal prestasi, melainkan sumber dana yang digunakan oleh desa untuk ikut serta.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred Surya Putra Pandu’u, menilai ada potensi penyalahgunaan anggaran.
Ia bahkan meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng turun tangan melakukan audit menyeluruh dana desa.
“Harus jelas, dari mana desa mengambil uang untuk ikut turnamen ini. Jangan sampai dana publik digunakan sembarangan,” ujar Alfred kepada wartawan, Rabu (16/7) malam.
Alfred juga menyebut adanya dugaan bahwa ada oknum tertentu yang ikut menikmati aliran dana dari kegiatan tersebut.
“Kami menduga ada penyimpangan. Kegiatan olahraga tidak boleh jadi alasan untuk membebani desa, apalagi jika manfaatnya tidak jelas,” ujarnya lagi.
Menurut Alfred, jika memang dana berasal dari APBDes, maka hal itu harus dilaporkan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan soal siapa menang, tapi soal kejelasan anggaran. Kalau dana desa dipakai tanpa dasar, itu bisa jadi temuan,” tegasnya.
Hingga kini, redaksi belum pernah mengkonfirmasi pihak APDESI Soppeng terkait sumber dana maupun peruntukan biaya pendaftaran yang dikumpulkan dari tiap desa. Namun, upaya konfirmasi akan dilakukan untuk pemberitaan selanjutnya.
Penulis: A.Cakra
