Potret bandara yang diduga beroperasi secara ilegal di kawasan IMIP. (Foto: Ist).
Jakarta, Bugissulsel.com – Publik dikejutkan oleh temuan mengejutkan berupa keberadaan sebuah bandara pribadi yang diduga beroperasi secara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Informasi itu dengan cepat menyita perhatian nasional karena keberadaan fasilitas udara tanpa kendali negara dianggap sangat mengancam kedaulatan Indonesia.
Kejutan itu kian besar setelah pernyataan tegas Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin kembali mengemuka.
Ia mengingatkan bahwa “tidak boleh ada Republik di dalam Republik,” sebuah pesan keras yang menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya struktur kekuasaan atau fasilitas strategis yang berjalan tanpa pengawasan resmi.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira mengaku tidak terlalu terkejut dengan terungkapnya bandara yang beroperasi tanpa izin negara tersebut.
Menurutnya, wilayah IMIP yang merupakan salah satu kawasan industri dan tambang terbesar di tanah air memang sudah lama disorot karena berbagai kejanggalan yang kerap mencuat.
Ia mengingatkan bahwa sinyal-sinyal adanya masalah serius di sektor tambang sebenarnya telah disampaikan sejak lama oleh berbagai pihak, termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto ketika masih menjadi kandidat Pilpres 2019 dalam kontestasinya melawan Joko Widodo.
Saat itu, kata Yudhistira, Prabowo menyinggung adanya kebocoran pemasukan negara dalam jumlah fantastis.
“Tidak mungkin Pak Prabowo berbicara tentang kebocoran pendapatan negara jika beliau tidak memiliki data yang valid. Hanya saja, mungkin situasi politik saat itu berbeda sehingga langkah yang dapat diambil menjadi terbatas,” ujar Yudhistira, Selasa (25/11).
Menurut Yudhistira, keberadaan bandara ilegal tersebut merupakan ancaman yang sangat nyata terhadap kedaulatan negara.
Ia menilai negara wajib bergerak cepat menutup celah ilegal yang memungkinkan keluar-masuknya barang dan manusia tanpa kontrol.
“Dengan nasionalisme Pak Prabowo yang sudah teruji, saya yakin tindakan tegas akan segera diambil untuk menutup bandara yang jelas-jelas membahayakan kedaulatan kita,” tegasnya.
IWO juga menemukan indikasi adanya pejabat tinggi di lingkungan eksekutif yang diduga memiliki saham dalam IMIP.
Temuan itu menambah panjang daftar kejanggalan yang patut diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
“Dengan perangkat negara seperti kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS, hingga KPK , sudah selayaknya Presiden mengusut tuntas siapa pejabat yang ikut bermain dalam bisnis gelap ini,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ia juga meyakini bahwa masalah di bandara ilegal tersebut bukan hanya terkait kebocoran pendapatan negara akibat absennya otoritas resmi.
Lebih jauh, tempat itu disinyalir rawan digunakan untuk berbagai tindak kejahatan lintas batas , termasuk penyelundupan narkoba dan perdagangan orang.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa PT IMIP merupakan perusahaan konsorsium yang terdiri dari Shanghai Decent Investment Group (49,69%), PT Sulawesi Mining Investment (25%), serta PT Bintang Delapan Investama (25,31%).
Perusahaan itu merupakan hasil kolaborasi Bintang Delapan Group dari Indonesia dan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie menyatakan adanya bandara yang sama sekali tidak memiliki perangkat negara, mulai dari keamanan , regulasi, hingga otoritas bea cukai.
Situasi itu, kata dia, membuat kedaulatan ekonomi Indonesia berada dalam kondisi rawan karena aktivitas strategis berjalan tanpa pengawasan resmi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar TNI di Morowali, Sulawesi Tengah.
Momentum itu menjadi titik perhatian karena latihan tersebut dilakukan tak jauh dari lokasi kawasan industri besar tempat bandara ilegal itu beroperasi.
Sjafrie menyebut keberadaan bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara merupakan sebuah anomali berbahaya.
Ia menekankan bahwa celah seperti itu dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal yang merugikan negara sehingga harus segera ditangani melalui evaluasi komprehensif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menegakkan seluruh regulasi terkait pengoperasian bandara.
Namun, Sjafrie masih belum menyebutkan secara langsung bandara mana yang dimaksud dalam keterangannya, membuat publik semakin penasaran dan khawatir.
Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, turut mengungkap temuan mengejutkan terkait bandara IMIP yang ternyata sudah beroperasi sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019.
Menurutnya, isu ini adalah bagian dari rangkaian masalah lama yang baru mendapat sorotan besar saat ini.
Edna menyatakan bahwa persoalan kebocoran sektor tambang bukanlah hal baru.
Ia mengingatkan bahwa isu tersebut sudah dibicarakan sejak Pilpres 2014, ketika Prabowo berulang kali menyampaikan kekhawatiran tentang “kebocoran-kebocoran besar ” yang menguras kekayaan negara.
Edna menambahkan bahwa TNI belakangan ini diperintahkan Presiden Prabowo untuk menggelar latihan di daerah-daerah yang memiliki catatan tambang ilegal, seperti Bangka Belitung dan Morowali.
Latihan itu, kata dia , tidak hanya latihan militer biasa, tetapi juga bentuk penegasan negara terhadap pengawasan wilayah strategis.
Menurut Edna, temuan paling mengejutkan justru datang dari Morowali yang memiliki kawasan industri seluas 4.000 hektare.
Di tempat itu, lanjut Edna, ditemukan bandara yang beroperasi tanpa keterlibatan otoritas resmi Indonesia, sehingga keluar-masuknya manusia dan barang berlangsung tanpa kontrol negara.
“Bandara itu tertutup. Informasinya, bahkan aparat keamanan pun sulit masuk,” ungkap Edna lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Senin (24/11) kemarin.
Kondisi itu, menurut Edna, sangat mengkhawatirkan karena dapat membuka ruang besar untuk aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Ia menjelaskan bahwa Menhan Sjafrie secara langsung mengkonfirmasi tidak adanya bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut.
Pernyataan tegas Sjafrie bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara” menggambarkan betapa seriusnya situasi ini.
Latihan TNI di Morowali, lanjutnya, adalah latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan skenario perebutan pangkalan udara.
Namun yang lebih penting, lanjutnya lagi, dari latihan itu adalah pesan simbolis bahwa negara harus menguasai penuh setiap fasilitas strategis di wilayahnya.
“Untuk seorang menteri, pernyataan itu sangat jelas dan penuh makna. Beliau menekankan bahwa tambang adalah harta bangsa yang harus dijaga, dan negara harus tahu setiap barang yang keluar-masuk,” ujar Edna.
Tak hanya itu, Edna juga menyoroti fakta bahwa bandara IMIP telah berjalan sejak peresmiannya oleh Presiden Jokowi pada 2019, namun selama bertahun-tahun tidak ada aparatur negara yang ditempatkan di sana.
Hal itu menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana izin operasional awalnya bisa diberikan.
Edna menyerukan agar publik turut mengawal pernyataan Menhan yang berjanji akan melaporkan langsung temuan tersebut kepada Presiden Prabowo.
Minimal, menurutnya, harus ada penempatan petugas bea cukai , imigrasi, hingga AirNav demi keamanan dan keteraturan penerbangan.
Edna menambahkan bahwa perlu transparansi penuh mengenai siapa yang memberikan izin awal operasional bandara.
Ia menilai persoalan ini membuka kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara.
“Ini sudah berlangsung sejak 2019. IMIP sendiri berdiri sejak 2010 dan berkembang pesat pada era Jokowi. Banyak hal yang harus diurai kembali untuk memastikan tidak ada pelanggaran kedaulatan yang dibiarkan begitu saja,” tutupnya.
Editor: A.Cakra
Sumber: IWO Pusat
