 |
| Bupati Soppeng Suwardi Haseng saat menghadiri Rakor Kemendagri di Makassar. (Foto: Istimewa). |
Makassar, Bugissulsel.com – Bupati Soppeng Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gammara Hotel Makassar, Jumat (7/8) kemarin.
Rakor tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr Drs H Agus Fatoni.
Turut hadir Direktur Pembinaan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Drs Yudia Ramli.
Dalam kegiatan itu, Suwardi Haseng didampingi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ompo, Drs H Zenul Abidin, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Soppeng Jumiar, serta Plt Direktur Perumda Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.
Rakor mengangkat tema penguatan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang profesional, produktif, dan berdaya saing melalui pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.
Usai mengikuti kegiatan, Suwardi Haseng mengatakan rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, berbagai arahan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah.
"Rakor ini menjadi wadah yang baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai arahan yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi kami untuk terus mendorong pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang semakin profesional, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Suwardi.
Dia menilai pembahasan mengenai pengelolaan air minum, limbah, dan sanitasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Menurut Suwardi, penguatan tata kelola BUMD harus terus didorong agar mampu memberikan layanan yang optimal sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
"Berbagai materi yang disampaikan dalam rakor ini tentu akan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Suwardi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin sehingga program penguatan BUMD, BLUD, dan pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tutupnya.
Editor: A.Cakra/Red* |
