 |
| Ilustrasi APBD. (Foto: Google/Istimewa). |
Soppeng, Bagissulsel.com – Realisasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 masih relatif rendah.
Pasalnya, hingga 12 Agustus 2026, serapan belanja modal tercatat baru mencapai Rp1,97 miliar atau 2,18 persen dari total anggaran sebesar Rp90,40 miliar.
Dilansir dari portal APBD Sabtu (15/8) pergeseran yang telah diterima seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Rendahnya realisasi belanja modal menjadi perhatian karena pos anggaran ini umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset daerah, hingga berbagai program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Di tengah minimnya serapan belanja modal, realisasi pendapatan daerah justru telah mencapai Rp448,92 miliar atau 46,76 persen dari target sebesar Rp959,96 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,009 triliun telah terealisasi Rp465,42 miliar atau 46,08 persen.
Belanja pegawai menjadi komponen dengan penyerapan tertinggi.
Dari pagu Rp521,60 miliar, realisasinya mencapai Rp294,01 miliar atau 56,37 persen.
Sedangkan belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp113,71 miliar dari anggaran Rp287,08 miliar atau sekitar 39,61 persen.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tercatat sebesar Rp106,97 miliar atau 55,79 persen dari target Rp191,73 miliar.
Pajak daerah telah terealisasi Rp23,97 miliar dari target Rp44,34 miliar atau 54,05 persen.
Adapun retribusi daerah mencapai Rp61,79 miliar dari pagu Rp128,49 miliar atau 48,09 persen.
Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan antara penyerapan belanja rutin dan belanja yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik.
Belanja pegawai telah melampaui 50 persen, namun belanja modal masih berada di bawah tiga persen meski tahun anggaran telah memasuki pertengahan semester kedua.
Di sisi lain, realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp72,93 miliar atau 145,87 persen dari pagu Rp50 miliar.
Penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp84,63 miliar atau 120,82 persen yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp448,92 miliar masih lebih rendah dibanding realisasi belanja yang mencapai Rp465,42 miliar.
Terdapat selisih sekitar Rp16,50 miliar antara pendapatan dan belanja yang telah direalisasikan hingga pertengahan Agustus 2026.
Rendahnya realisasi belanja modal memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan program pembangunan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga progres pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut sekaligus memastikan target pembangunan tetap tercapai hingga akhir tahun anggaran tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Editor: A.Cakra/Red* |
