Soppeng, Bugissulsel.com – Proyek rehabilitasi Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Soppeng kembali mendapat sorotan, menyusul tindakan pengawas proyek bernama Rengga yang diduga menghalangi tugas wartawan saat melakukan peliputan.
Insiden tersebut terjadi pada Senin (29/9), ketika sejumlah awak media mendokumentasikan jalannya pekerjaan proyek bernilai miliaran rupiah itu.
Alih-alih membiarkan, namun pengawas proyek justru melarang pengambilan gambar tanpa izin darinya.
“Tidak boleh ada yang mengambil gambar proyek tanpa seizin dari kami. Kalau mau masuk, harus pakai APD dulu,” kata Rengga, seperti dilansir dari Ketikterkini.com, Senin malam.
Sikap itu langsung menuai kecaman Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred Surya Putra Pandu’u.
Ia menilai pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi sekaligus pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Wartawan bekerja sebagai kontrol sosial. Jika pengawas melarang liputan, patut dicurigai ada sesuatu yang ditutupi. Ini sudah mengarah pada tindak pidana karena jelas disebutkan dalam UU Pers bahwa menghalangi tugas wartawan bisa dipidana,” ujar Alfred.
Ia meminta aparat penegak hukum memberi perhatian khusus terhadap kasus ini, termasuk memeriksa kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran dalam proyek yang dikerjakan.
“Proyek dengan nilai besar seharusnya transparan. Sikap menutup diri justru memperkuat kecurigaan publik,” kata Alfred menegaskan.
Sebagai informasi, anggaran proyek rehabilitasi tersebut sebesar Rp 1.256.868.632 miliar APBD 2025, dengan Konsultan Pengawas CV. Mutiara Prima Consultant dan Pelaksana CV. Nawasena Raya Perkasa.
Penulis: A.Cakra
