 |
| Ilustrasi APBD. (Foto: Istimewa). |
Soppeng, Bugissulsel.com – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 memunculkan ironi yang sulit diabaikan.
Saat belanja pegawai sudah melesat hingga 61,69 persen, anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik dan pengadaan aset daerah justru masih tertatih di angka 3,98 persen.
Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 4 September 2026 mencatat, total belanja daerah Kabupaten Soppeng sebesar Rp1,009 triliun.
Menariknya, hingga awal September, realisasinya baru mencapai Rp504,15 miliar atau 49,92 persen.
Sorotan utama tertuju pada Belanja Modal. Dari pagu anggaran Rp90,40 miliar, dana yang telah terserap hanya Rp3,60 miliar.
Artinya, serapan belanja yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan fasilitas pelayanan publik baru mencapai 3,98 persen.
Angka tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan Belanja Pegawai yang telah menyentuh Rp321,79 miliar dari total anggaran Rp521,60 miliar atau 61,69 persen.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai percepatan pembangunan daerah yang dibiayai APBD.
Sebab hingga memasuki September, sebagian besar anggaran pembangunan masih tersimpan di kas daerah, sementara berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik masih menunggu realisasi.
Belanja Barang dan Jasa juga belum menunjukkan percepatan signifikan. Dari alokasi Rp287,08 miliar, realisasinya baru mencapai Rp123 miliar atau 42,85 persen.
Sementara pada kelompok Belanja Lainnya, realisasi tercatat sebesar Rp55,75 miliar dari pagu Rp110,88 miliar atau 50,29 persen.
Menariknya, sejumlah pos seperti Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga masih tercatat nol persen hingga awal September 2026.
Di sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp959,96 miliar.
Realisasi pendapatan telah mencapai Rp513,07 miliar atau 53,45 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan menunjukkan capaian yang cukup baik. Dari target Rp191,73 miliar, realisasinya mencapai Rp111,07 miliar atau 57,93 persen.
Beberapa komponen PAD bahkan melampaui target. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 106,21 persen, sedangkan Lain-lain PAD yang Sah menembus 180,39 persen.
Meski pendapatan menunjukkan tren positif, rendahnya serapan Belanja Modal menjadi catatan yang paling mencolok dalam postur APBD Soppeng 2026.
Pasalnya, anggaran tersebut merupakan instrumen utama untuk menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketika serapan anggaran pembangunan masih berada di bawah 4 persen, publik tentu berharap adanya percepatan agar APBD tidak hanya terserap di sektor rutin birokrasi, tetapi juga mampu diwujudkan menjadi proyek dan fasilitas yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Editor: A.Cakra |
