Bugissulsel.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk menekan angka kematian jemaah haji, terutama pada saat prosesi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah penyatuan antara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bidang kesehatan dengan Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) agar pelayanan kesehatan kepada jemaah menjadi lebih optimal.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, menjelaskan bahwa penyatuan ini dilakukan untuk memastikan tenaga medis dapat lebih sigap dalam menjangkau jemaah, khususnya di lokasi-lokasi krusial selama puncak ibadah haji.
“Strateginya adalah bersatunya PPIH bidang kesehatan dengan TKHK, yang kemudian akan dibagi dalam delapan markaz atau maktab. Para dokter spesialis akan siaga di markaz tersebut,” ujar Yuli dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Kemenkes, Senin (2/6).
Menurut Yuli, pembagian ini akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika terdapat markaz yang memiliki jumlah TKHK terbatas namun menampung jemaah dalam jumlah besar, maka tenaga medis tambahan akan dikerahkan ke lokasi tersebut.
Tujuannya, kata dia, tidak lain adalah memastikan setiap jemaah mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai.
Kekhawatiran terhadap meningkatnya angka kematian jemaah juga disampaikan oleh dr. Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang juga tergabung dalam Tim Amirul Haji.
Menurutnya, hingga satu pekan menjelang puncak ibadah haji, tercatat sudah 108 jemaah asal Indonesia yang meninggal dunia.
“Data yang kami terima menunjukkan bahwa jumlah jemaah yang wafat pada periode ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama,” kata dr. Taruna.
Taruna menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi seluruh tim yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.
Ia menyerukan agar seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia di Arab Saudi dioptimalkan demi memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi para jemaah.
“Dalam kondisi tertentu, tidak mungkin dokter-dokter yang ada di sini dengan jumlah terbatas mampu menangani lebih dari dua juta orang jemaah,” tambahnya.
Oleh karena itu, katanya lagi, sudah tepat langkah pemerintah yang menurunkan tenaga kesehatan dari Indonesia untuk mendampingi mereka secara langsung.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan tetap ada. Salah satu masalah utama yang dihadapi para petugas kesehatan Indonesia di Arab Saudi adalah persoalan izin operasional klinik dan praktik.
Berdasarkan ketentuan otoritas setempat, setiap fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis asing harus mengantongi izin resmi untuk dapat menjalankan tugasnya di wilayah Arab Saudi.
“Saya mendapat laporan bahwa saat ini banyak tenaga kesehatan tidak dapat secara maksimal melayani jemaah karena terkendala izin praktik. Padahal, kebutuhan akan layanan kesehatan sangat tinggi,” ungkap dr. Taruna.
Ia mengaku akan segera menjalin komunikasi langsung dengan pihak otoritas Arab Saudi, termasuk Menteri Kesehatan dan Menteri Haji Arab Saudi, guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, perizinan yang tidak segera ditangani akan berdampak langsung pada keselamatan jemaah.
“Saya dengar masih ada jemaah yang meninggal dunia di hotel karena menahan rasa sakit. Mereka merasa tertekan bila harus dirujuk ke rumah sakit lokal, karena merasa asing, tidak ada pendamping, dan kendala bahasa. Ini situasi yang harus kita carikan jalan keluarnya segera,” ujarnya.
Upaya penguatan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia memerlukan sinergi lintas lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
“Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kemenlu, dan pihak otoritas Arab Saudi menjadi kunci penting dalam menciptakan layanan yang manusiawi, cepat tanggap, dan adaptif terhadap tantangan di lapangan,” tutupnya.
Sekedar diketahui, untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi layanan Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS ke 081281562620, atau email ke kontak@kemkes.go.id.
Penulis : A.Cakra
Sumber: Sehatnegeriku.kemkes.go.id
